Kajian 01 : Aksi Unjuk Rasa dan Dilema Perburuhan Kita

Aksi unjuk rasa dan mogok kerja nampaknya sudah menjadi  fenomena yang biasa di masa sekarang. Dari aksi yang dilaksanakan secara damai sampai pada aksi yang berakhir dengan tindakan anarkis berupa pengrusakan fasilitas perusahaan atau penganiayaan terhadap orang-orang tertentu. Selain itu unjuk rasa seringkali "disusupi" pihak-pihak luar yang dengan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap para pelaku unjuk rasa, seperti yang dialami PT. Kadera AR Indonesia pada akhir Maret 2001 dan PT. Batam Textile Industry di awal Mei 2000. Situasi ini tidak urung menciutkan niat investor untuk menanamkan modalnya di tanah air kita tercinta, dan bahkan para investor yang sudah masuk pun banyak yang sudah hengkang ke Cina, Vietnam atau negara-negara lain yang dinilai aman bagi usaha investasi mereka.

Dari kenyataan tersebut akan timbul pertanyaan, apa yang sedang terjadi dan mengapa pemerintah tidak juga berhasil meredakan situasi tersebut atau paling tidak mencegah tindakan anarkis, sehingga tercipta kestabilan dan kenyamanan dalam bekerja.  Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu maka dilihat tiga faktor utama yang dapat dianggap sebagai pemicu. Ketiga faktor tersebut juga melibatkan tiga pihak penting dalam hubungan industrial yaitu karyawan / buruh, pengusaha yang diwakili pihak management, dan pemerintah yang diwakili oleh Depnakertrans. Ada pun ketiga faktor tersebut adalah :

1.     Adanya tuntutan kesejahteraan dari karyawan. 2.     Tanggapan dari pengusaha / management yang tidak bersedia berunding dengan karyawan 3.      Peran Departemen Tenaga Kerja selaku lembaga yang  diberi kepercayaan untuk          menjembatani perselisihan antara buruh dengan pengusaha tidak berjalan sebagaimana  yang diharapkan.

Mengapa Buruh Melakukan Unjuk Rasa dan Mogok Kerja?

Masalah mogok kerja di Indonesia sejak bergulirnya era reformasi sudah menjadi suatu hal yang “umum”. Meskipun prosedur untuk melakukan “mogok kerja” menurut UU Perburuhan no. 22 th 1957 harus terlebih dahulu mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan mogok dari ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tingkat Daerah (P4D), dalam kenyataan para buruh tetap saja mogok tanpa menunggu adanya tanda terima tersebut

Jika dilihat secara  garis besar, unjuk rasa atau pemogokan pada dasarnya terjadi karena adanya ganjalan atau ketidakharmonisan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Adanya tuntutan yang diajukan pekerja, yang tidak ditanggapi atau tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha, seringkali menimbulkan gejolak dan konflik  yang diikuti unjuk rasa dan pemogokan. Menurut Indra Ibrahim (2001) dalam makalah “Pengatasan Unjuk Rasa di  Industri Tekstil” tuntutan para pengunjuk rasa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tuntutan normatif dan tuntutan non normatif.

Tuntutan Normatif  No. Tuntutan Jumlah Kasus Prosentase 1.          UMR 40 21.98 2.          Hak cuti 34 18.68 3.          Jamsostek 25 13.74 4.          PHK 24 13.19 5.          Hak lembur 18 9.89 6.          Serikat Pekerja 13 7.14 7.          Hak THR 12 6.59 8.          Uang jasa 6 3.30 9.          KKB 5 2.75 10.       Pelaksanaan pesangon 5 2.75   Total 182 100.00  Tuntutan Non Normatif No. Tuntutan Jumlah Kasus Prosentase 1.          Kenaikan Upah /THR 89 23.67 2.          Menu / Uang makan 53 14.10 3.          Transport 33 8.78 4.          Insentif / Kesejahteraan 32 8.51 5.          Solidaritas 23 6.12 6.          Bonus 18 4.79 7.          Tunjangan Sembako 17 4.52 8.          Intimidasi / Skorsing 16 4.26 9.          Kontrak Kerja 16 4.26 10.       Manager SDM mundur 14 3.72 11.       Pesangon 10 2.66 12.       Catering 9 2.39 13.       Pakaian kerja 9 2.39 14.       Premi Kehadiran 8 2.13 15.       Kerja kembali 7 1.86 16.       Uang shift 7 1.86 17.       Sarana ibadah 6 1.60 18.       Pengangkatan 4 1.06 19.       Surat sakit 3 0.8 20.       Slip gaji 2 0.53   Total 376 100.00

Data tahun 2000

Jika dilihat dari kedua tabel diatas maka faktor gaji/upah tampaknya masih mendominasi tuntutan para pekerja.Dalam kasus PT Kadera AR Indonesia,  aksi mogok dipicu oleh rendahnya gaji karyawan serta seringnya pimpinan perusahaan bertindak sewenang-wenang. Namun jika dilihat lebih lanjut akar masalahnya adalah gaji (tingkat kesejahteraan) karyawan yang dirasa sudah sangat tidak mencukupi biaya hidup (Kompas, 31 Maret 2001).  Hal tersebut dapat dimengerti mengingat situasi perekonomian yang sangat parah sehingga para pekerja masih jauh dari sejahtera. Meskipun pemerintah telah menetapkan UMR di setiap daerah, namun UMR tersebut selalu dirasakan kurang akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang selalu lebih tinggi dibanding kenaikan upah.

Tuntutan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup tampaknya akan terus menjadi tuntutan para buruh, mengingat bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar para pekerja dapat termotivasi untuk bekerja dengan baik, seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam teori Hirarki Kebutuhan (Hierarchy of Needs Theory). Jika mengambil teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan produktivitas pekerja adalah: 1.      Physiological (kebutuhan fisik): adalah upah, rumah, sandang 2.      Safety (kebutuhan akan rasa aman): adalah jabatan, kepastian karir, status kerja yang jelas 3.      Social (kebutuhan akan hubungan sosial / kasih sayang): adalah hubungan interpersonal antar rekan kerja, atasan dan bawahan, dan iklim kerja 4.      Esteem (kebutuhan akan pengakuan / dihargai): adalah penghargaan perusahaan terhadap individu atas kinerja atau hasil usahanya, pemberian otonomi 5.      Self-actualization (kebutuhan aktualisasi diri): kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan perwujudan diri / professionalisme.

Berdasarkan hirarki kebutuhan tersebut di atas maka jika kebutuhan dasar / fisik dari para buruh masih belum terpenuhi maka gejolak dan konflik dalam hubungan industrial dipastikan masih akan marak dikemudian hari

Hampir senada dengan pendapat Maslow,  seorang psikolog lain bernama Frederick Herzberg mengemukakan sebuah teori yang disebut Motivation-Hygiene Theory.  Herzberg membagi kebutuhan pekerja menjadi dua bagian yaitu: Hygiene Factors dan Motivational Factors.

Hygiene factors berhubungan dengan kebutuhan fisik / biologis seperti makanan, pakaian dan perumahan. Hygiene factors ini dalam perusahaan dapat berupa  kebijakan perusahaan, system administrasi, gaji, iklim kerja, lingkungan kerja, hubungan interpersonal dan supervisi. Menurut Herberg jika faktor ini telah dipenuhi oleh perusahaan maka dapat meningkatkan motivasi meskipun belum menjamin bahwa pekerja akan puas. Kepuasan kerja dalam hal ini sangat tergantung pada situasi atau kondisi yang ada pada saat itu. Sebaliknya, Motivator factors, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan achievement (prestasi), proses mencapai suatu prestasi, dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara psikologis. Dalam perusahaan faktor ini dapat berupa jenis atau nilai suatu pekerjaan bagi si pemegang jabatan, tanggung jawab, pengakuan atas prestasi kerja, atau pun prestasi yang dapat diraih oleh si pekerja. Menurut Herzberg faktor ini lebih dapat memotivasi si pekerja jika kebutuhan ini dapat dipenuhi.  Secara singkat kedua faktor tersebut dapat dibedakan dari dua pertanyaan: 1.      Mengapa Anda harus bekerja? (Hygiene factor), dan 2.      Apakah yang membuat Anda bekerja dengan baik? (Motivator factors).

Mengapa Pengusaha Menolak untuk Berunding?

Ratifikasi konvensi ILO no.87 pada 5 Juni 1998 dan gerakan reformasi di segala bidang yang terjadi di Indonesia telah mengubah nuansa hubungan industrial. Jika pada era sebelumnya hanya dikenal satu-satunya serikat pekerja yaitu SPSI, maka saat ini jumlah serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) mungkin sudah mencapai ratusan SP/SB. Permasalahan menjadi bertambah dengan kurangnya kesadaran para pekerja/buruh untuk mematuhi rambu-rambu peraturan ketenagakerjaan atau undang-undang perburuhan  sehingga banyak terjadi gejolak hubungan industrial akibat adanya unsur pemaksaan kehendak yang cenderung mengarah pada tindakan anarkis oleh pekerja pada saat mereka menuntut haknya.

Disisi lain para pengusaha sedang menghadapi dilema akibat krisis multidimensi. Jangankan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagaimana yang dituntut oleh para pekerja, untuk dapat mempertahankan eksistensi usahanya saja sudah sangat sulit. Meskipun tidak diingkari bahwa ada juga beberapa pengusaha yang tidak / belum mau mengakomodir keinginan para pekerjanya agar diperlakukan sebagai mitra sejajar dalam kegiatan produksi perusahaannya.

Jika diperhatikan secara cermat ada beberapa alasan mengapa para pengusaha tidak mau berunding dengan para buruh jika terjadi tuntutan: 1.      Ketidakmampuan pengusaha (dalam hal ini diwakili oleh pihak manajemen) dalam memenuhi tuntutan pekerja sebagai akibat dari rendahnya produktivitas atau defisit keuangan yang dialami perusahaan. 2.      Adanya fakta-fakta yang ditemukan oleh pengusaha bahwa aksi unjuk rasa atau pemogokan bukan murni merupakan aspirasi seluruh pekerja di perusahaan tersebut tetapi merupakan provokasi pihak lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus para buruh yang berunjuk rasa atau mogok kerja tidak tahu apa yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut, mereka ikut dalam aksi tersebut karena dipaksa. 3.      Pengusaha sengaja tidak merespons keinginan para pekerja karena pengusaha menganggap seandainya terjadi mogok dan unjuk rasa, maka perusahaan dapat ditutup untuk sementara sampai keadaan menjadi reda; selanjutnya perusahaan dibuka kembali dengan merekrut pekerja baru. 4.      Pengusaha membiarkan unjuk rasa dan mogok kerja terjadi untuk kemudian dilakukan PHK. Dalam banyak kasus pengusaha yang melakukan hal tersebut tidak mendapatkan sanksi apapun dari pihak terkait (Depnakertrans) sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. 5.      Tuntutan pekerja secara baik-baik tanpa disertai unjuk rasa dan mogok kerja seringkali diabaikan atau tidak direspons oleh pengusaha karena pengusaha beranggapan  bahwa nantinya tuntutan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dalam hal ini pengusaha seringkali terlalu percaya diri atau terlalu yakin bahwa sistem yang dijalankan di perusahaannya adalah yang terbaik sehingga tidak perlu lagi mendengarkan tuntutan pekerja.

Bagaimana Peran Pemerintah?

Dalam hubungan industrial dikenal unsur tripartit yaitu Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh (yang mewakili tenaga kerja) serta Pemerintah (dalam hal ini Depnakertrans). Unsur Pemerintah diharapkan bertindak sebagai fasilitator yang tidak memihak diantara dua unsur pertama. Namun dalam kenyataannya Pemerintah ternyata tidak dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Hal ini terbukti dari  lahirnya peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang cenderung kontroversial, seperti UU no. 21/2000 dan Kepmen No. 150/2000. Selain itu perangkat peraturan perundangan ketenagakerjaan yang ada seringkali berubah-ubah dan banyak yang sudah ketinggalan jaman (out of date).

Dalam kasus-kasus mogok kerja dan unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan-tindakan anarkis peran Pemerintah (Depnakertrans dan termasuk juga Kepolisian) memang sangat dinantikan. Hal ini dipandang krusial mengingat bahwa kasus unjuk rasa telah melibatkan banyak pihak dan menjadi sorotan bagi pengusaha asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia untuk melihat sejauhmana hukum dapat ditegakkan di Republik ini.

Penutup

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka penulis mengusulkan beberapa hal sebagai berikut: 1.      Perlu adanya komunikasi dua arah dan terus-menerus antara pengusaha dan pekerja untuk mencegah prasangka dari kedua belah pihak sehingga tercapai hubungan industrial yang baik. 2.      Pihak pengusaha sebaiknya merespon tuntutan buruh secara cepat dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada perwakilan serikat buruh/pekerja, sehingga unjuk rasa dan mogok kerja dapat dicegah atau paling sedikit unjuk rasa atau mogok tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan dan pekerja. 3.      Pemerintah perlu bertindak cepat dan proaktif dalam menyelesaikan perselisihan buruh/pekerja dengan pengusaha sehingga tindakan anarkis dapat dicegah 4.      Pemerintah perlu segera menyusun perangkat perundangan ketenagakerjaan terutama yang menyangkut unjuk rasa dan mogok kerja sehingga tidak merusak citra Indonesia di mata investor 5.      Perlu adanya tindakan tegas dan adil dalam menindak para pelaku unjuk rasa & mogok kerja maupun pihak lain yang bertindak anarkis.